Salah satu isu yang menjadi perhatian utama dalam debat tersebut adalah tambang ilegal, yang telah menjadi masalah serius di Kutai Kartanegara. Dalam menanggapi pertanyaan tentang langkah konkret untuk menangani masalah ini, Dendi Suryadi dengan tegas mengungkapkan bahwa kepemimpinan yang berintegritas adalah kunci dalam memberantas tambang ilegal.

“Sistem harus diperbaiki, namun manusia di balik sistemlah yang menentukan efektivitasnya. Kami berkomitmen menjadi garda terdepan dalam memberantas KKN (korupsi, kolusi, nepotisme). Ikan membusuk dari kepala; artinya, teladan dimulai dari pemimpin. Kami akan tegakkan hukum dan mulai dari diri sendiri,” paparnya.

“Proyek yang belum memenuhi analisis dampak lingkungan (AMDAL) akan dihentikan sampai semua persyaratannya terpenuhi. Kami akan pastikan tidak ada ruang untuk penambangan ilegal di Kutai Kartanegara,”lanjut dendi

Alif Turiadi menambahkan bahwa peran Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) akan dimaksimalkan dalam mengawasi semua kegiatan yang berdampak pada AMDAL.

“Kami akan mengoptimalkan peran BLHD untuk mengawasi semua kegiatan yang berdampak pada AMDAL. Intinya, taati SOP, taati hukum, dan setia pada rakyat. Kami tidak akan mentolerir kegiatan yang merusak lingkungan,” katanya.

Komitmen untuk Masa Depan Kutai Kartanegara

Di akhir debat, pasangan Dendi-Alif menegaskan kembali komitmen mereka untuk mewujudkan Kutai Kartanegara yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan.

“Kami yakin dengan tata kelola pemerintahan yang transparan, inklusif, dan berorientasi pada pelayanan publik, kita bisa mewujudkan Kutai Kartanegara yang lebih baik,Kami berkomitmen untuk menghapus korupsi dan memastikan setiap kebijakan berpihak kepada rakyat. Digitalisasi adalah kebutuhan untuk mempermudah layanan, meningkatkan efisiensi, dan membuka peluang ekonomi yang lebih besar,”terangnya.